Sabtu, 20 Januari 2018

Soal Pemblokiran Rekening Bank, OJK : Bisa Dilakukan Atas Permintaan Pemilik atau Penegak Hukum

SHARE


Jember, Motim
Yang berhak melakukan pemblokiran adalah pemilik rekening sendiri atau pihak penegak hukum sesuai dengan undang-undang perbankan. Selain itu, dalam melakukan pemblokiran rekening, juga harus memiliki dasar hukum yang jelas. 

Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Perbankan OJK Jember Handi, menyikapi kasus pemblokiran rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jember beberapa waktu lalu oleh Bank Jatim.

“Pemblokiran suatu tindakan yang dilakukan berkaitan dengan beberapa pihak, misalnya ada terjadi kasus pidana, yang ranahnya sudah masuk dalam tahap pengusutan kasus. Maka tindakan pemblokiran itu sudah bisa dilaksanakan,” ujar Handi kepada Memo Timur, Jumat pagi (19/1).

Lanjut Handi, namun tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya bertujuan untuk mengamankan nominal uang yang berkasus tersebut agar tidak hilang atau berpindah tangan, maka dapat dilakukan pemblokiran rekening tersebut.

“Tidak kemudian serta merta dilakukan secara sepihak, namun tanpa dasar hukum yang jelas, atau alasan tertentu,” ucapnya. 

Sehingga terkait persoalan KONI Jember, yang diketahui rekeningnya diblokir oleh Bank Jatim, lanjutnya, OJK Jember akan mempelajari kasus tersebut sebelum mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Apakah memang dalam pemblokiran itu ada pihak-pihak yang sudah menjalankan sesuai dengan aturan, atau mungkin ada sesuatu yang mendasari hal tersebut (pihak bank melakukan pemblokiran). Sebab kami belum melihat jelas dan detail, dokumentasi dari persoalan tersebut,” jelasnya.

Lebih jauh Handi menyampaikan, terkait siapa yang berhak untuk melakukan pemblokiran rekening, pertama adalah si pemilik rekening itu sendiri. “Kemudian ditindaklanjuti oleh pihak bank dimana rekening itu berada. Namun dasar untuk melakukan pemblokiran rekening itu, pihak bank harus ada dasarnya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, tidak bisa dicairkannya anggaran hibah yang telah ditransferkan ke lembaga penerima hibah dipersoalkan. Sebab tersendatnya proses pencairan hibah tersebut terjadi karena rekening diketahui diblokir oleh pihak Bank Jatim. 

Koordinator aktivis Posko Merdeka Mohammad Sholeh menyampaikan, pemblokiran anggaran yang telah ditransferkan oleh pihak bank dalam hal ini Bank Jatim menyalahi regulasi yang ada. ”Pemblokiran terhadap beberapa rekening merupakan bentuk kejahatan,” kata Sholeh.

Pemblokiran yang dilakukan pihak bank terhadap rekening penerima hibah ini, menurut Sholeh tidak  sesuai dengan UU 27 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Pemblokiran juga menyalahi  peraturan Bank Indonesia Nomor 2 PBI Tahun 2000 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang.

“Sesuai semua peraturan perundangan  tersebut rekening hanya dapat diblokir atas permintaan kepolisian, kejaksaan, hakim melalui permohonan tertulis kepada Bank Indonesia untuk kepentingan perkara tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang ataupun permasalahan perpajakan,” terangnya.

“Selama nasabah atau pemilik rekening yang tidak mempunyai permasalahan hukum pidana korupsi pencucian uang dan perpajakan tidak bisa diblokir oleh bank,” imbuhnya. (cw2) 

SHARE

Author: verified_user

0 komentar: